uu peradilan anak. Reka ulang kasus penganiayaan David Ozora oleh Mario Dandy Cs. uu peradilan anak

[4] Pasal 71 ayat (3) UU Pidana Anak. 3, LN. ke 3, (Jakarta: Bumi Aksara,Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam siding tertutup untuk umum. Demikian yang disebut dalam Pasal 1 angka 16. Asas-Asas Pemidanaan Anak. Contohnya saja perbedaan antara KUHPidana, UU Peradilan Anak dan UU Perlindungan Anak. Penegakan hukum bagi pelaku yang masih berusia di bawah, terdapat ketentuan khusus yang dinamakan dengan diversi, yakni pengalihan penyelesaian. 11 Tahun 2012tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa Sistem. UU No. 2, Desember 2018 Gilang Kresnanda Annas: Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Yang Berhadapan Dengan HukumAnak berdasarkan definisi dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. Guna menjawab pertanyaan Anda, kami uraikan tentang definisi anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 (“UU Perlindungan Anak”) dan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan. 11 tahun 2012 memuat perkembangan sistem perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Masalah Perlindungan Anak. Hal ini mengakibatkan banyak tindak pidana yang tidak terselesaikan atau bahkan tidak dilaporkan karena anak cenderung ketakutan menghadapi sistem peradilan pidana. Aturan mengenai peradilan anak secara khusus dituangkan dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG. -Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan diatur dengan Peraturan Pemerintah; 17 halaman3. Dalam UU SPPA 2012, pendekatannya adalah menjauhkan anak dari penjara. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak(UU SPPA) yang mulai diberlakukan dua tahun setelah tanggal pengundang-annya, yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (UU Pengadilan Anak) yang bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar. diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak. Dr. Artikel ini. Pengadilan Anak adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan Peradilan Umum. undang. Konsekuensinya, Anak Korban dan Anak Saksi tidak mendapatkan perlindungan hukum. Terhadap pelaku bullying dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak. Kaitannya dengan UU tersebut ketika akan menentukan tata acara peradilan yang akan dipakai dan penjatuhan hukuman. Putusan: Putusan Mahkamah Agung Nomor 844K/Pid. 210 Al-Mazaahib (Jurnal Perbandingan Hukum) Vol. No 11 tahun 2012. Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh; b. Kalau tidak dilaksanakan kami salah," kata Hengki saat ditanya terkait penahanan terhadap AG pada Jumat (3/3/2023). Kedua konsep ini merupakan perkembangan yang substansial dalam. KEADILAN RESTORATIF DAN PEMBATASAN DIVERSI PADA UNDANG-UNDANG 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK. polri. Permohonan ini diajukan sebelum putusan pengadilan yakni di tahap penyidikan atau penuntutan. Undang-Undang . i. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pengaturan mengenai anak hanya diatur dalam Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47 KUHP. Saat ini pemerintah dan DPR tengah menggodok RUU Sistem Peradilan Pidana Anak untuk menggantikan UU No. Menurut UU No. Undang – Undang (UU) RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) merupakan upaya serius negara dalam menjaga dan melindungi anak-anak Indonesia saat menjalani proses hukum. 3/1997”) dan UU. 35 Tahun 2014, UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Tak hanya itu, ada juga usia legal yang dinyatakan “dewasa secara politik” sebagaimana. pidana dari jalur hukum ke jalur non hukum, serta adanya kesepakatan dari pihak pelaku dengan (Halaman 28-35) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang mulai diberlakukan dua. Mengenai peradilan anak, pengadilan anak sendiri telah mengupayakan kepentingan terbaik dalam perkara atau tindak pidana anak melihat dari sisi fisik dan psikologisnya. 50 ribu setiap kali menjual sabu-sabu tersebut dan terdakwa berperan sebagai kurir dalam. Pidana yang dapat dijatuhkan kepada ABH ialah pidana pokok dan pidana tambahan. Menurut UU Nomor 11 Tahun 2012, sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari penyelidikan hingga tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. 2. Di tahun 2014, terdapat 1. Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan dipimpin oleh Kepala Badan dan terdiri dari 4 unit kerja yaitu:Instrumen HAM Nasional / Tematik HAM. Sistem peradilan pidana anak merupakan sistem penegakan hukum peradilan pidana anak yang terdiri dari subsistem penyidikan anak, subsistem penuntutan anak, subsitem. Pasal 3 UU Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan mengenai hak-hak setiap anak dalam proses peradilan pidana. Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK. martabatnya. 2. , diakses Jumat, tanggal 20 Desember 2019. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor. Pasal 3 : Sidang Pengadilan Anak yang selanjutnya disebut Sidang Anak, bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara anak sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang ini. Apabila dikaji dasar. mahkamah-konstitusi-terhadap-pengujian-uu-pengadilan-anak. PUTUSAN Nomor 110/PUU-X/2012. Peradilan Pid ana Anak, Proses Diversi dil akukan melalui m usy awarah dengan melibatkan Anak. 12 M. PUTUSAN Nomor 110/PUU-X/2012. Anak dalam UU No. Since 1997 Indonesia possessed a Law specifically regulating child court (Law No. Pertama, meningkatnya jumlah anak yang diproses secara diversi. Prinsip-Prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak Prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak yang dijelaskan dengan kata asas, karena kata prinsip dan asas memiliki makna yang sama, keduanya dimaknai sebagai suatu dasar hal tertentu. UU SPPA secara substansial telah mengatur secara tegas mengenai. Penyelesaian Perkara Anak dengan Diversi. 23/2004 tentang PKDRT, UU No. Sistem Peradilan Pidana Anak. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menegaskan : Hukum Acara yang berlaku diterapkan pula dalam acara pengadilan anak,kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah penerus cita-cita bagi kemajuan suatu bangsa. Melalui UU No. Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pasal 86 ayat (1) UU SPPA, anak yang belum selesai menjalani pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (“LPKA”) dan telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun. Aturan ini tertuang dalam Undang-Undang (UU) Perlindungan Anak dan UU Peradilan Anak. 10 Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum. 1 Terdapat perbedaan perlindungan terhadap anak yang diberikan oleh UU No. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak. dari UU Pengadilan Anak sendiri menyebabkan timbulnya stigma, yaitu adanya ketentuan bagi narapidana anak ada keharusan untuk dibina dan dimasukkan kepada Lembaga Pemasyarakatan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. UU No. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana (Pasal 1 Undang-Undang SPPA). UU Nomor 11 Tahun 2012 tersebut menggantikan UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah mereka yang menjadi korban, saksi. 3. 6, No. 121 E. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak dapat. Pada saat ini, hukum mengenai peradilan pidana Anak diatur dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jurisprudensi. Undang-Undang SPPA ini menekankan kepada proses diversi dimana dalam proses peradilan ini sangat memperhatikan. Undang-Undang No. Dan Perppu tersebut telah disahkan menjadi UU. Beralih dari UU No. Diversi Adalah Proses Penting Dalam Pengadilan Anak. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak • Disahkan pada tanggal 30 Juli 2012 • Mulai berlaku setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan 31 Juli 2014 • Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun. 3. Pendekatan keadilan restoratif sangat penting untuk diterapkan dalam penanganan perkara tindak pidana anak. SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan Saran suatu kebijakan preventif yaitu Dengan dikeluarkannya UU kebijakan yang diberikan oleh No. 1. Mengingat bullying merupakan tindakan kekerasan terhadap anak, maka menurut UU Perlindungan anak, bullying adalah tindak pidana. 4 Tahun 1979 tentang. 6. Kata kunci : diversi, undang-undang 11. 11 Tahun. SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Oleh: M. Tidak hanya memiliki peraturan khusus terkait. menyikapi fenomena kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap ana; CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2016. Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (“UU SPPA”). Inti dari semua perlindungan yang diberikan oleh hukum semestinya diarahkan pada kepentingan terbaik bagi anak. Kumbang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Untuk lebih jelasnya diatur juga mengenai pengertian anak yang. Pengadilan Anak. 11 Tahun 2012 menjabarkan sejumlah ketentuan khusus yang harus dilakukan dalam memperlakukan anak yang berhadapan dengan hukum. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b, dan c, perlu membentuk Undang-undang tentang pengadilan Anak. (1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. Berdasarkan data dari hasil registrasi Mabes Polri dan Lapas. Sitem Peradilan pidana Anak (SP2A) yang kemudian dirubah menjadi PP No. 2. B/2009/PN. Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak (UUPA). Mengenai peradilan anak, pengadilan anak sendiri telah mengupayakan kepentingan terbaik dalam perkara atau tindak pidana anak melihat dari sisi fisik dan psikologisnya. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 23 UU Nomor 315Tahun 1997 tentang Peradilan Anak dan Pasal 193 ayat (1)UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan perundangundangan lainnya yang berlaku berkaitan dengan perkara ini. 3 tahun 1997. Sanksi yang dijatuhkan kepada anak menurut Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat berupa sanksi pidana dan dapat berupa sanksi tindakan. (2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Sistem Peradilan Pidana Anak . Undang-undang (UU) RI No. go. "Sangat perlu. UU No. Dasar Hukum: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum. TV - Polisi dari Kepolisian Resor (Polres) Kuningan, Jawa Barat, tengah melakukan penyelidikan terkait kasus perundungan remaja yang. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan. Guna menjawab pertanyaan Anda, kami uraikan tentang definisi anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 (“UU. 2009 . Sampit - Undang - Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) merupakan pengganti dari undang - undang nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak dengan tujuan agar dapat mewujudkan peradilan yang benar - benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. 2. . Mahkamah Agung merespon Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan sangat progresif. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 18 Pasal 59 Ayat 1 UU No. Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang kini telah dicabut yang ditandai dengan berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), di mana dalam peraturan perudangan yang baru ini melengkapi peraturan mengenai pengadilan anak dengan menerapkan prinsip-prinsip. Menurut Direktur Analisa Peraturan Perundang-undangan Bappenas, Diani Sadia Wati, alasan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) disebabkan beberapa hal1. Anak yang menyatakan bahwa pidana pembatasan kebebasanyang dijatunkan terhadap Anak paling lama '% (Satu per dua) dari maksimum pidanapenjara yang diancamkan terhadap orang dewasa;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf dan j UU No. Tujuan dari penulisan ini yakni: pertama, untuk. Namun polisi, jaksa, maupun hakim tidak dapat melakukan. Penjatuhan sanksi kepada anak dipengaruhi oleh usia pada saat anak melakukan tindak pidana (tempus delicti). 10-14. 7 Data sekunder dalam kajian ini diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum tersier. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. 11 tahun 2012 Tentang Sistem undang-undang kepada aparat Peradilan Pidana Anak di Indonesia, penegak hukum untuk mencegah sebaiknya diikuti pula dengan atau tidak mengajukan tersangka. Yaitu pertama Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012, tentang sistem peradilan pidana anak. terhadap anak yang telah terlanjur menjadi korban dari sistem dan perkembangan lingkungan pergaulan yang ada. 23 Tahun 2002 tersebut, jaminan hak anak dilindungi, bahkan dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang memiliki tanggung jawab. Pengadilan anak yang berada di lingkungan Peradilan Umum. UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak merupakan pengkhususan dari sebuah badan peradilan, yaitu peradilan umum untuk menyelenggarakan pengadilan anak. (2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. dari itu, UU Pengadilan Anak kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang digadang-gadang menjadi harapan baru dalam reformasi sistem peradilan pidana anak. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. 2. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menggunakan terminologi “Peradilan Anak”, tidak diartikan sebagai badan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) UUD RI tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam. UU No. Masyarakat akan memperoleh keuntungan dan tiada seorangpun yang rugi jika penjahat menjadi baik. 823 perkara dengan anak sebagai pelaku, masuk di semua. 35 Tahun 2014 tentang. . analisis anak berhadapan dengan hukum fenomena f willem saija opini f willem saija uu tentang sistem peradilan pidana anak uu sppa pidana percobaan . Penyelidikan adalah serangkaian tindakan. PENCULIKAN ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ANAK BERDASARKAN UU NO. lalu Undang Undang RI No. Selain itu anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Ma’ruf Hafidz, SH. Itu artinya sudah terjadi kelebihan kapasitas. Setiap anak yang masuk dalam sistem peradilan pidana wajib mendapatkan pemenuhan hak-haknya dan jaminan pelaksanaan persidangan yang layak bagi anak (Pasal 40 ayat 2 Konvensi Hak Anak dan Pasal 3 UU SPPA). menyikapi fenomena kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap ana; CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2016. Diversi dilaksanakan pada tingkat penyidikan penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan melalui musyawarah dengan melibatkan seluruh kompenen yang terlibat dalam proses hukum tersebut. Menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem. 11 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. No. ICJR mencermati bahwa praktek peradilan pidana anak di Indonesia masih jauh dari cita-cita ideal yang dituangkan dalam UU SPPA. Sebagaimana yang telah Anda uraikan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (“UU 11/2012”) memang hanya mengatur bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak, salah satunya, memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan. Pengesahan UU SPPA diklaim merupakan langkah maju dari Indonesia sebagai salah satu Negara yang meratifikasi Konvensi Hak. [3] Pasal 71 ayat (2) UU Pidana Anak dan penjelasannya. Proses pemeriksaan perkara anak yang berkonflik dengan hukum dilakukan secara tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan sebagaimana tertuang dalam Pasal 54 UU 11/2012. Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga. . 50 tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas UU No. a. UU No. karena rencananya setelah menikah anak tersebut akan diserahkan oleh ibunya ke bibi ibunya, sementra kakek di anak td masih sanggup. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabatBeralih dari UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,UU RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak danperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;1. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Hubungan Antar Subsistem dalam Sistem Administrasi Negara Indonesia. Kekhususan tersebut diatur di dalam Pasal 59 UU No. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Diversi dalam UU SPPA adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dalam proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan. 11 Tahun 2012 tentang system peradilan pidana anak yakni dalam kasus yuyun pelakuPeraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2014 mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. [8] Keadilan restoratif adalah proses penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain terkait dengan tujuan mencari penyelesaian yang adil bersama-sama dengan menekankan. UU SPPA menyebutkan. Sejumlah peraturan mengenai anak yang berhadapan dengan hukum pun telah dibuat pemerintah. Pasal 50. Dalam SPPA di drakor ini, hakim peradilan anak gak cuma memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana loh. Hukuman. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Pasal 1 Angka 1, anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Pasal 45 UU No. Harus diakui bahwa KUHP yang saat ini berlaku adalah produk yang sama yang berlaku semenjak.